Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja pemerintahan daerah maka penyusunan anggaran kinerja sangat diperlukan dalam pen...
Dalam rangka mendanai program dan kegiatan yang berada di lingkungan SKPD maka Penyusunan RKA merupakan kewajiban setiap SKPD. Usulan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA tersebut dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman P...
Untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Dalam kaitan di atas, Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.Pasal...
Negara sebagai institusi yang mengatur segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seluruh rakyatnya, mempunyai aspek aspek tertentu yang digunakan untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Hal ini sebagai sarana demi menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi form...
Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan maka ukuran keberhasilan BUMN adalah bagaimana meningkatkan profit dan mengembangkan perusahaan. Demikian halnya dengan pengadaan yang dilakukan oleh BUMN dimana berorientasi pada kelancaran faktor-faktor produksi dan upaya menekan biaya untuk meningkatkan profit perusahaan. Oleh karenanya pengadaan barang/jasa pada BUMN membutuhkan fleksibilitas yang lebih di...
Pengadaan dengan cara swakelola adalah pengadaan dimana kegiatan pengadaan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya, atau oleh kelompok masyarakat. Pengadaan dengan cara melalui penyedia barang/jasa adalah pengadaan yang pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga.Jenis pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksan...
Banyak para stake holders yang melakukan penandatangan kontrak tidak menyadari / tidak peka bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum, kita dapat digugat ke pengadilan, demikian juga kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kontrak menjadi mubazir, batal, atau bahkan dibatalkan (void atau voidable). Dengan ha...
Pengetahuan audit pengadaan barang dan jasa merupakan tuntutan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya, yang diantaranya adalah agar Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.Tuntutan terhadap asas-asas dan prinsip-prinsi Pe...
Perkembangan dunia bisnis akhir-akhir ini menunjukkan bahwa membeli barang/jasa dengan berpedoman yang paling murah belum tentu efisien, bila kemudian terbukti biaya operasi dan pemeliharaan barang/jasa tersebut sangat tinggi. Atas dasar itu, penyusunan Spesifikasi dan HPS hendaknya akan mampu menghasilkan barang/jasa yang tepat dalam jumlah, mutu, harga, waktu, lokasi dan dapat dipertanggungjaw...
Pada Tanggal 02 Februari 2021 Presiden Joko Widodo Telah Menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres) No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Yang Merupakan Penganti Dari Perpres No 16 Tahun 2018 Dan Perubahanya Di Cabut Dan Di Nyatakan Tidak Berlaku Perubahan Yang Terdapat Di Dalam Perpres No 12 Tahun 2021 Apabila Di Bandingkan Dengan Pendahulunya Perubahan Yang Ter...