Negara sebagai institusi yang mengatur segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seluruh rakyatnya, mempunyai aspek aspek tertentu yang digunakan untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Hal ini sebagai sarana demi menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi form...
Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan maka ukuran keberhasilan BUMN adalah bagaimana meningkatkan profit dan mengembangkan perusahaan. Demikian halnya dengan pengadaan yang dilakukan oleh BUMN dimana berorientasi pada kelancaran faktor-faktor produksi dan upaya menekan biaya untuk meningkatkan profit perusahaan. Oleh karenanya pengadaan barang/jasa pada BUMN membutuhkan fleksibilitas yang lebih di...
Pengadaan dengan cara swakelola adalah pengadaan dimana kegiatan pengadaan direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh instansi pemerintah penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lainnya, atau oleh kelompok masyarakat. Pengadaan dengan cara melalui penyedia barang/jasa adalah pengadaan yang pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga.Jenis pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksan...
Banyak para stake holders yang melakukan penandatangan kontrak tidak menyadari / tidak peka bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum, kita dapat digugat ke pengadilan, demikian juga kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kontrak menjadi mubazir, batal, atau bahkan dibatalkan (void atau voidable). Dengan ha...
Pengetahuan audit pengadaan barang dan jasa merupakan tuntutan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah dan peraturan perubahannya, yang diantaranya adalah agar Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.Tuntutan terhadap asas-asas dan prinsip-prinsi Pe...
Perkembangan dunia bisnis akhir-akhir ini menunjukkan bahwa membeli barang/jasa dengan berpedoman yang paling murah belum tentu efisien, bila kemudian terbukti biaya operasi dan pemeliharaan barang/jasa tersebut sangat tinggi. Atas dasar itu, penyusunan Spesifikasi dan HPS hendaknya akan mampu menghasilkan barang/jasa yang tepat dalam jumlah, mutu, harga, waktu, lokasi dan dapat dipertanggungjaw...
Pada Tanggal 02 Februari 2021 Presiden Joko Widodo Telah Menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres) No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Yang Merupakan Penganti Dari Perpres No 16 Tahun 2018 Dan Perubahanya Di Cabut Dan Di Nyatakan Tidak Berlaku Perubahan Yang Terdapat Di Dalam Perpres No 12 Tahun 2021 Apabila Di Bandingkan Dengan Pendahulunya Perubahan Yang Ter...
Pemberdayaan masyarakat merupakan Kebijakan strategis bagi proses pembangunan manusia secara berkesinambungan. Di era pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraa...
Peserta :1. Kepala Desa2. Sekretaris Desa (selaku Ketua Tim Pembuatan RPJMdesa)3. Ketua LPM (selaku sekretaris Tim Pembautan RPJMdesa)4. Perangkat Desa, Anggota LPM, dan Anggota Tim Pembuatan RPJMDesa.Materi Bahasan :1. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan dalam UU No. 6/2014 tentang Desa2. Konsep perencanaan pembangunan desa3. Teknik penyusunan RPJMDesa, RKP Desa dan DU-RKP Desa4. P...
Peserta :1. Sekretaris Desa2. Kaur Umum3. Bendahara atau Kaur KeuaMateri Bahasan :1. Kebijakan pemerintah tentang Aset Desa2. Tata Kelola Aset Desa3. Pemanfaatan Aset Desa4. Pengoptimalan Aset Desa untuk PAD5. Penatausahaan Aset Desa6. Kedefikasi Aset DesaTujuan :1. Pengelola asset desa memahami manajemen asset desa2. Dapat terampil menatausahakan asset desa ...