Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, pada 8 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuang...
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah, pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama sebagai pemotong dan pemungut pajak. Untuk mengoptimalkan fungsi Bendahara Pemerintah dalam melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasa...
Selama ini penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan atau apapun namanya dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada bendahara tidak selalu menyertakan rekanan pemerintah (pengusaha kena pajak) untuk duduk bersama dalam satu acara perpajakan. Padahal pengusaha rekanan selaku pihak penyedia barang dan jasa kepada instansi pemerintah seharusnya sepaham dengan bendahara yang memun...
Kegiatan MC dan Protokoler merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan oleh instansi pemerintah dalam kegiatan kantor. Keberadaan MC dan protokol sangat dibutuhkan pada berbagai kegiatan seperti acara resmi/kenegaraan, pertemuan resmi, kunjungan kerja, audiensi dan penerimaan tamu ataupun acara perjamuan. Di samping itu, juga dalam kegiatan kantor lainnya seperti lokakarya, worksh...
Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan pembangunan aparatur Negara melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara di pusat daerah. Revitalisasi kehumasan dengan tujuan peningkatan profesionalisme hubungan masyarakat, Humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manu...
Fungsi Aparatur humas dalam sebuah instansi merupakan ujung tombak pembangunan citra pengembangan trust dan pengelolaan krisis. Pejabat humas sebagai aparatur pembangunan citra dituntut mempunyai kemampuan tersendiri dari seorang aparatur humas, terutama berkenaan dengan kemampuan melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkemban...
Dalam upaya mendukung terwujutnya tata pemerintahan yang sangat baik, sangat diperlukan dengan apa yang dinamakan “Program Reformasi Birokrasi”. Dari sini diharapkan terwujud peningkatan daya guna, hasil guna, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dari fakta di lapangan pencanangan program reformasi birokrasi menghadapi banyak kendala. Gejala-gejala ini dapat dilih...
Dalam upaya mendukung terwujutnya tata pemerintahan yang baik, sangat diperlukan dengan apa yang dinamakan “Program Reformasi Birokrasi”. Dari sini diharapkan terwujud peningkatan daya guna, hasil guna, transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dari fakta di lapangan pencanangan program reformasi birokrasi menghadapi banyak kendala. Gejala-gejala ini dapat dilihat dari...
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan kesejahteraan ASN adalah dengan memberikan Remunerasi. Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji.Dengan adanya remunerasi...
Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit system.Disamping itu sangat p...