SUSUNAN PENGURUS
Jum'at, 29 Maret 2019 / TENTANG KAMIPengawasSulhan, S.Pd, SH, M.Si, M.Kn DirekturBasri M Hasan, SE.Sekretaris Anwar, ST. Bendahara Makkasau PLc.Bidang Usaha/ ProgramAkis Mayanto , S.Pd. , M.Pd. Bidang Manajemen Organisasi dan SDMHamsah Ganing , S.Pd. , M.Pd Bidang Humas dan Publikasi Iskandar Z. Makmur, M.Pd Bidang Umum Baso Rusdi...
BADAN HUKUM
Jum'at, 29 Maret 2019 / TENTANG KAMIAkte Notaris Rakhmat MR, SH, M.Kn. No. 78 Tanggal 18 Desember 2018.Kementerian Hukum Dan HAM RI No. AHU-0000871.AHU.01.07.TAHUN 2019Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 352/X/2021 / Kesbangpol / Kementerian Dalam Negeri RINPWP Nomor : 90.049.960.9−433.000NIB Nomor : 1221000103903 Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI)SKT Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak No. S-12846KT/WPJ.22/KP.1603...
VISI DAN MISI
Jum'at, 29 Maret 2019 / TENTANG KAMIVISI, Bersama membangun sumber daya manusia.MISI, Mewujudkan Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Melalui Konsultasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan, Sosialisasi dan Pemahaman Informasi....
TENTANG LEMBAGA KAJIAN NASIONAL OTONOMI DAERAH
Jum'at, 29 Maret 2019 / TENTANG KAMILembaga Kajian Nasional Dan Otonomi Daerah atau di singkat LKN – OTDA adalah sebuah Mediator yang menjembatani Visi dan Misi Organisasi dengan suatu tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia (resourches), Sebagai Media Riset Diklat dan Konsultan yang secara periodic, terfokus berkesinambungan dalam kemandirian, memberikan pencerahan lewat berbagai Program kegiatanƒpelatihan, Bimbingan Teknis (Bim...
PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA
Jum'at, 01 Februari 2019 / MATERI BIMTEKPedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar pengelolaan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.Latar BelakangSesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahu...
BIMTEK HUMAS / PROTOKOLER
Minggu, 13 Januari 2019 / BIMTEK HUMAS / KEPROTOKOLERANHumas dan protokoler atau yang sering juga disebut dengan public relation merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi pokok untuk membangun citra dan image pemerintah yang baik, produktif, dan humanis di mata masyarakat luas. Fungsi Humas dan Protokoler secara mendasar adalah membangun komunikasi yang baik didalam suatu organisasi sehingga semua kegiatan dalam organisasi tersebut dapat be...
BIMTEK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
Minggu, 13 Januari 2019 / BIMTEK KEPEGAWAIANASN merupakan salah satu piranti utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada alinea 2 dan 4 pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu Negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur, melalui cara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan nya maka ASN harus melaksanakan fungsinya sebagai pelayan p...
BIMTEK PP NOMOR 11 TAHUN 2017
Minggu, 13 Januari 2019 / BIMTEK KEPEGAWAIANDalam suatu lembaga atau instansi baik yang besar maupun yang kecil diperlukan adanya sistem manajemen, supaya tujuan dari masing - masing lembaga atau instansi tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk itu peranan manajemen sangat penting khususnya manajemen kepegawaian, yang memegang peranan dalam menentukan, mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kepegawaian. Manajemen adalah suat...
BIMTEK MEDIA HANDLING
Minggu, 13 Januari 2019 / BIMTEK HUMAS / KEPROTOKOLERANPublic Speaking yang merupakan komunikasi lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak dengan tujuan memberikan informasi, bersifat persuasi, mendidik, mengubah opini, dan memberikan penjelasan berguna untuk mendukung pekerjaan sehari-hari.Secara umum bimtek media handling ini ditujukan untuk memberikan perubahan paradigma dan sikap bagi para pelaku kehumasan di setiap institusi baik...
BIMTEK PP Nomor 55 Tahun 2016
Minggu, 13 Januari 2019 / BIMTEK PERPAJAKANDengan pertimbangan dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, pemerintah memandang perlu penguatan administrasi pemungutan pajak daerah. Hal ini karena pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupi kebutuhan daerah dalam melaksanakan...
Artikel Populer
Bimtek Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
Sabtu, 17 Juni 2023
BIMTEK Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kamis, 04 Mei 2023Event Terdekat
Tidak Ada Event Terdekat
