021-22946463 / 0812-9820-0707 (WA) lkn.otda@gmail.com

Artikel

Home / Artikel

BIMTEK PENATAKELOLAAN BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA

BIMTEK PENATAKELOLAAN BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI /KOTA / KABUPATEN Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Pengelolaan Aset Badan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Kearsipan, Surat menyurat, Kepustakaan, Ekspedisi dan Penggandaan; b. Pelaksanaa [...]
Selengkapnya

BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN FUNGSI BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati [...]
Selengkapnya

BIMTEK Pengelolaan Desa Wisata

Dеѕа wisata dibentuk  untuk memberdayakan mаѕуагаkаt аgаг dapat bегрегаn sebаgаі pelaku langsung dalam upaya mеnіngkаtkаn kesiapan dan kереԁυӏіаn ԁаӏаm menyikapi potensi pariwisata аtаυ lokasi daya tагіk wіѕаtа ԁі wilayah mегеkа аgаг ԁараt bегрегаn sеbаgаі tυаn гυmаһ yang Ьаіk bagi para wіѕаtаwаn уаng berkunjun [...]
Selengkapnya

Penguatan Kapasitas Dan Peningkatan Peran Legal Officer/Biro Hukum Dalam Pengamanan Asset Tanah Dan Penyelesaian Sengketa Asset Tanah

A. Latar Belakang. Dalam beberapa kasus konflik Agraria atau sengketa pertanahan, baik dalam kasus penggelapan asset tanah maupun dalam kasus penyerobotan atau penjarahan asset tanah di berbagai tempat seringkasi terindikasi melibatkan sindikat mafia tanah. Masih banyaknya asset tanah BUMN/BUMD/Pemda/Korporasi yang belum dilegalisasi dan disertifikasi sangat rentan dari aksi-aksi penggelapan, peny [...]
Selengkapnya

Membedah Persoalan Kepastian Hukum Pertanahan Dalam Konteks Hak Milik, Hak Pakai, HGU, HGB dan HPL

A. Latar Belakang. Dalam beberapa kasus konflik Agraria atau sengketa pertanahan, baik dalam kasus penggelapan asset tanah maupun dalam kasus penyerobotan atau penjarahan asset tanah di berbagai tempat seringkasi terindikasi melibatkan sindikat mafia tanah. Masih banyaknya asset tanah BUMN/BUMD/Pemda/Korporasi yang belum dilegalisasi dan disertifikasi sangat rentan dari aksi-aksi penggelapan, peny [...]
Selengkapnya

PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR

Lembaga Kajian Nasional dan Otonomi Daerah (LKN-OTDA) merupakan lembaga yang mandiri dan inovatif dalam mengembangkan edukasi, pelatihan, penelitian, dengan ini menyelenggarakan pelatihan sertifikasi mediator. Dasar penyelenggaraan sertifikasi mediasi bekerjasama dengan Banlitbang MA RI sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi. Pelatihan Dasar Keterampilan Mediasi tersebut bertujuan [...]
Selengkapnya

JADWAL BIMTEK SEMESTER I TAHUN 2022 BATAM JAKARTA YOGYAKARTA BANDUNG SURABAYA BALI LOMBOK MAKASAR LABUAN BAJO 1 08

Untuk Jadwal TA 2022 kami dari Lembaga Kajian Nasional dan Otonomi Daerah (LKN - OTDA) mengadakan Bimbingan teknik (BIMTEK)  bagi Institusi Pemerintah. Materi BIMTEK yang kami sajikan disesuaikan dengan kebutuhan institusi pemerintah dengan tujuan agar setelah mengikuti BIMTEK dapat menigkatkan kinerja dan memliki kompetensi yang tinggi. Adapun materi BIMTEK yang kami yang akan diadakan adalah [...]
Selengkapnya

BIMTEK PKK

Pemberdayaan masyarakat merupakan Kebijakan strategis bagi proses pembangunan manusia secara berkesinambungan. Di era pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraa [...]
Selengkapnya

Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas mengadakan sarana serta prasarana juga layanan pendukung dengan menggunakan biaya pemerintah. Biaya tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat. Bagi pemerintah daerah biaya pengadaan barang/jasa biasanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Aktivitas yang selalu berhubun [...]
Selengkapnya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan [...]
Selengkapnya