Sebagaimana lazimnya suatu perusahaan maka ukuran keberhasilan BUMN adalah bagaimana meningkatkan profit dan mengembangkan perusahaan. Demikian halnya dengan pengadaan yang dilakukan oleh BUMN dimana berorientasi pada kelancaran faktor-faktor produksi dan upaya menekan biaya untuk meningkatkan profit perusahaan. Oleh karenanya pengadaan barang/jasa pada BUMN membutuhkan fleksibilitas yang lebih dibandingkan kementerian, lembaga, ataupun instansi pemerintahan lainnya. Keterlambatan dalam mengambil keputusan atau penetapan prosedur yang tidak efisien dalam pengaadaan akan berakibat pada kekalahan dari kompetitor, yang dampaknya akan menurunkan posisi perusahaan dan berkurangnya profit. Kesalahan dapet menentukan strategi pengadaan pada BUMN akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Mengingat sifatnya yang spesifik sesuai dengan jenis usaha dan visi perusahaan yang berbeda-beda, maka akan sulit menetapkan aturan pengadaan yang sesuai untuk semua BUMN. Karena mungkin akan cocok untuk jenis usaha tertentu tapi tidak cocok untuk jenis usaha yang lain. Dengan demikian, untuk meningkatkan peran pengadaan sebagai sumber profit pada BUMN maka perusahaan harus menyusun aturan pengadaannya sediri yang sesuai dengan visi perusahaan dan strategi bisnis yang dimiliki.

Pengadaan barang dan jasa di instansi BUMN memiliki peluang yang besar untuk terjadinya penyelewengan. Penyelewengan dapat berupa menaikkan nilai proyek dari nilai yang sebenarnya, tidak melakukan prosedur pelelangan yang ditetapkan oleh peraturan, dan pengadaan barang/jasa fiktif. Sebagai langkah mitigasi diperlukan suatu sistem manajemen risiko pengadaan yang kompeten dan kredibel. Oleh karena itu, aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat mewujudkan penegakan prisip-prinsip dasar sesuai kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui bahaya dan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN, dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Transparansi Dan Kredibilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bumn Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan Dan Optimalisasi Kinerja.

Materi Bahasan :

• Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.
• Aspek hukum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.
• Purchasing Management System pada BUMN.
• Jenis-Jenis Fraud dalam aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
• Resiko Hukum Pidana dan Perdata dan dalam Pengadaan Barang/Jasa
• Prinsip-Prinsip Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
• Teknik Perhitungan Owners Estimate (OE)
• Harga Pasar, Harga Proposal dan Konsep Target Price.