Pemberdayaan masyarakat merupakan Kebijakan strategis bagi proses pembangunan manusia secara berkesinambungan. Di era pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraa...
Peserta :1. Kepala Desa2. Sekretaris Desa (selaku Ketua Tim Pembuatan RPJMdesa)3. Ketua LPM (selaku sekretaris Tim Pembautan RPJMdesa)4. Perangkat Desa, Anggota LPM, dan Anggota Tim Pembuatan RPJMDesa.Materi Bahasan :1. Kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan dalam UU No. 6/2014 tentang Desa2. Konsep perencanaan pembangunan desa3. Teknik penyusunan RPJMDesa, RKP Desa dan DU-RKP Desa4. P...
Peserta :1. Sekretaris Desa2. Kaur Umum3. Bendahara atau Kaur KeuaMateri Bahasan :1. Kebijakan pemerintah tentang Aset Desa2. Tata Kelola Aset Desa3. Pemanfaatan Aset Desa4. Pengoptimalan Aset Desa untuk PAD5. Penatausahaan Aset Desa6. Kedefikasi Aset DesaTujuan :1. Pengelola asset desa memahami manajemen asset desa2. Dapat terampil menatausahakan asset desa ...
Peserta :1. Kepala Desa (sebagai Penasehat BUMDesa)2. Ketua BPD3. Direktur BUMDesa4. Anggota BUMdesa dan5. Ketua Unit Usaha BUMDesaMateri Pembahasan :Manajemen dan Studi Kelayakan UsahaStrategi Penggalian Potensi Usaha dan Sumber Daya DesaPengelolaan Unit UsahaAdministrasi dan Akuntansi BUMDESPelaporan BUMDESStudi Lapang BUMDesa percontohan Tujuan :1. Mengetahui manajemen BUMDesa2. Dapat terampil...
Peserta :Kepala Desa (sebagai penanggungjawab keuangan dan Aset Desa) Sekretaris Desa (sebagai Verifikator dokumen keuangan dan Pembantu Pengelola Aset Desa) Kaur Keuangan dan Bendahara Kaur Umum (sebagai Pembantu/Pengurus Aset Desa) Perangkat Desa/kasi/Pelaksana Kegiatan Operator SiskeudesMateri Pembahasan :Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6/2014 tent...
Peserta : Kepala Desa yang Baru TerpilihMateri yang di bahas :Kebijakan Pemerintah tentang Tata kelola pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang 6/2014Revolusi Mental, Kepemimpinan dan MotivasiTehnik KomunikasiTehnik Pemecahan MasalahTehnik Perencanaan Pembangunan DesaTata Kelola Keuangan DesaPertanggung jawaban dan Laporan Kepala DesaKunjungan Lapang ke Desa percontohan Nasaional...
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap perubahan kebijakan pemerintah tentang Pemerintahan Desa perlu mengubah paradigma agar mereka mampu menyesuaikan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Pemerintahan Desa sebagai jajaran te...
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 (Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022) Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan dan memperkuat sektor desa guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis dalam mendorong pembangunan desa adalah dengan mengalokasikan dana desa secara prioritas sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pada tah...
Daftar Materi BIMTEK DESA 2020 Bimbingan Teknis Diklatnas memberikan undangan PNS hadir diacara BIMTEK aparatur perangkat kepala desa berikut info Jadwal materi BIMTEK Desa selama tahun 2019 dengan harga murah1. PENGUATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN APARATUR DESA 2. DIKLAT/BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MENYUSUN RPJMDES DAN APBDES) 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DARI PERENCANAAN SAMPAI PELAPO...
Dengan semangat reformasi disegala bidang termasuk juga reformasi Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan untuk mempercepat Pembangunan di Daerah.sebagaimana di maklumi bersama bahwa sala...