Bimbingan Teknis Diklatnas memberikan undangan PNS hadir diacara BIMTEK aparatur perangkat kepala desa berikut info Jadwal materi BIMTEK Desa selama tahun 2019 dengan harga murah

1. PENGUATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN APARATUR DESA

2. DIKLAT/BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MENYUSUN RPJMDES DAN APBDES)

3. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DARI PERENCANAAN SAMPAI PELAPORAN

4. BIMTEK PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

5. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA

6. DIKLAT PENETAPAN BATAS DESA

7. BIMTEK KINERJA SERTA TUGAS CAMAT/LURAH/KEPALA DESA & SEKRETARIS DESA

8. SOSIALISASI PP 11 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

9. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018.

10. TATA CARA PENGANGKATAN PERANGAKAT DESA SEBAGAI PNS MENURUT PERATURAN KEPEGAWAIAN.

11. PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL DESA

12. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA( ADD ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014.

13. TATA CARA PENGELOLAAN, PENGANGGARAN, PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA.

14. PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

15. SOSIALISASI UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG DESA, TATA CARA PERENCANAAN, PENYUSUNAN APBD DESA DAN PEMBANGUNAN DESA, PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DAN ASET DESA.

16. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENATAUSAHAAN PERPAJAKKAN BAGI BENDAHARA DAN SEKRETARIS DESA.

17. PERAN SERTA DAN STRUKTUR PEMERINTAH DESA SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2014.

18. TATA CARA PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PADA APBD DESA.

19. PENINGKATAN KINERJA, SERTA TUGAS KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, BENDAHARA DESA, SERTA SELURUH APARATUR DESA.

20. KEBIJAKAN UMUM TENTANG DESA.

21. TATA CARA PENGUATAN LEMBAGA DAN PERANGKAT PEMERINTAH DESA.

22. ANALISIS POTENSI DESA UNTUK PENGELOLAAN DESA BERBASIS POTENSI DESA.

23. TATA CARA PERENCANAAN DESA DAN PENYUSUNAN RPJM DESA.

24. TATA CARA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA.

25. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERMASUK ANGGARAN DANA DESA.

26. TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.

27. TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

28. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

29. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DESA.

30. SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

31. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODIKTIF MASYARAKAT PEDESAAN.

32. IMPLEMENTASI PERUBAHAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( SISKEUDES ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018

33. TATA CARA PEMBUATAN RPJMDesa DAN RKPDesa

34. MANAJEMEN ASET DESA.

35. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISTEM KEUANGAN DESA.

36. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN SWAKELOLA

37. STRATEGI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

38. TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES ( BADAN USAHA MILIK DESA )

39. PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

40. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA