Permendagri 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Menteri Dalam Negeri akan menetapkan Peraturan mengenai Pedoman Penyusunan APBD 2019. Sebagaimana permendagri pedoman APBD 2018 yang di tetapkan tahun lalu, Permendagri ini mengatur beberapa pokok, meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah, Kebijakan Penyusunan APBD, Prinsip Penyusunan...
PERATURAN DAERAH Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundangundangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perun...
Proses pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah daerah tersebut memenuhi dua persyaratan: Persyaratan Dasar dan Persyaratan Administratif.Persyaratan Dasar meliputi meliputi dua hal: persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan Dasar Kewilayahan, yang mencakup luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usi...
PENGERTIAN NASKAH AKADEMIK Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahmengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyaraka...
Adapun piliham Materi yang berkaitan tentang Audit sebagai berikut :Bimtek Strategi Dan Pendekatan Audit Bagi Inspektorat.Bimtek Optimalisasi Peranan Inspektorat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan.Bimtek Tata Cara Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaksana Fungsi Pengadaan.Bimtek Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah.Bimtek Standar Audit Kinerja ...
Beberapa materi bimtek atau diklat pertanahan serta Tata Ruang, para calon peserta bimtek dapat menentukan pilihan materi bimtek pertanahan serta Tata Ruang sesuai dengan kebutuhan anda :Bimtek Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Bimtek Pengelolaan Konflik Tata Ruang Bimtek Administrasi Pertanahan bagi Aparatur PemerintahBimtek Mekanisme Dan Tata Cara Penyusunan Dan Penerapan Standar...
Tеnаgа kеѕеһаtаn bегрегаn besar dalam mеnеntukаn pembangunan kеѕеһаtаn. Bеkегја sebagai tenaga kesehatan аԁаӏаһ mengabdi kераԁа kemanusiaan ԁаn mеnјаԁі pelayan mаѕуагаkаt. Oleh Karena іtυ, banyak tantangan уаng harus ԁіһаԁарі dan disikapi ѕегtа senantiasa һагυѕ ԁіӏаkѕаnаkаn dengan реnuһ tаnggυng jawab, cinta-k...
Adapun pilihan bimtek :Bimtek Tatacara Penyelesaian Sengketa Lingkungan HidupBimtek Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Dalam Konteks Kewenangan Lingkungan HidupBimtek Tata Cara Dan Optimalisasi Pengawasan Lingungan HidupBimtek Penyusunan UKL – UPL Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta dengan Biaya sebesar: Rp 4.500.000,- (Empat juta...
Manajemen Humas dan keprotokoleran di instansi pemerintah sangat penting untuk menciptakan suasana yang formal, teratur, dan menghormati. Hal ini membantu menjaga citra institusi pemerintah dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat serta instansi lainnya. Manajemen keprotokoleran di instansi pemerintah meliputi penyusunan agenda, pengaturan tamu, tata tertib acara, protokol sosial dan bisnis, pe...
Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disebut Satpol PP merupakan sebuah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di Indonesia. Satpol PP memiliki personel yang terdiri dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh kepala daerah setempat dan dibekali dengan kewenangan untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan da...