Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANPengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performance-based budgeting. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik.Dengan menerapkan SIPKD diharapkan menjadi sala...
Bimtek Penatausahaan Keuangan
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANSaat ini pemerintah Indonesia dan segenap lapisan masyarakat mengusahakan untuk dapat terus memperjuangkan suatu reformasi agar reformasi tersebut tentunya akan membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu bentuk reformasi yang telah dilakukan yaitu mengesahkan sejumlah kebijakan dan peraturan yang berkaitan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan tuj...
Bimtek Penatausahaan Anggaran Kas
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANPenerimaan dana transfer merupakan bagian dalam aktivitas penerimaan daerah yang dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer selain dimaksudkan untuk membantu Daerah da...
Bimtek dana perimbangan
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANPerimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerint...
Bimtek Bendahara Penerimaan
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANBendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pel...
Penyusunan APBD Tahun 2025
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANPenyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafo...
Bimtek Pengelolaan Keuangan
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANDalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No.64Tahun2013 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaannya. SAP mengakui pendapatan adanya beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan ...
Permendagri 38 Tahun 2018
Minggu, 30 Desember 2018 / BIMTEK KEUANGANPermendagri 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Menteri Dalam Negeri akan menetapkan Peraturan mengenai Pedoman Penyusunan APBD 2019. Sebagaimana permendagri pedoman APBD 2018 yang di tetapkan tahun lalu, Permendagri ini mengatur beberapa pokok, meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan Pemerintah, Kebijakan Penyusunan APBD, Prinsip Penyusunan...
Penyusunan Rancangan PERDA Provinsi/Kota/Kabupaten
Sabtu, 22 Desember 2018 / JASA KONSULTANPERATURAN DAERAH Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundangundangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perun...
Persiapan pemekaran Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten
Sabtu, 22 Desember 2018 / JASA KONSULTANProses pemekaran suatu daerah dapat dilakukan setelah daerah tersebut memenuhi dua persyaratan: Persyaratan Dasar dan Persyaratan Administratif.Persyaratan Dasar meliputi meliputi dua hal: persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan Dasar Kewilayahan, yang mencakup luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usi...
Artikel Populer
Bimtek Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
Sabtu, 17 Juni 2023
BIMTEK Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kamis, 04 Mei 2023Event Terdekat
Tidak Ada Event Terdekat
