Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah, serta didasarkan atas performance-based budgeting. Pengelolaan keuangan daerah yang baik ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik.

Dengan menerapkan SIPKD diharapkan menjadi salah satu solusi terhadap kesulitan operasional pengelolaan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang disebabkan diantaranya oleh keterbatasan SDM yang berlatar belakang akuntansi. Dengan SIPKD, pelaksanaan transaksi keuangan daerah, mulai pengklasifikasian, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan dapat secara mudah dilakukan.

Dalam hal ini, yang paling pokok dari pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dana bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Untuk itu, menjadi tugas semua pihak terkait untuk melaksanakan upaya menyeluruh memperbaiki kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah telah lama dilaksanakan. Berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik memang belum mencapai kestabilan yang sempurna. Namun, terlihat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah mengalami kemajuan yang sangat berarti. Membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan kemajuan signifikan membaiknya opini audit BPK selama ini, tentu merupakan modal yang kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan hal tersebut di atas maka kami akan mengadakan Bimtek Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan

Materi Bahasan :

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (Implementasi Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban).

2. Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD.

3. Tantangan dan Permasalahan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Solusinya.

4. Strategi Pengelolaan Keuangan Untuk Mempertahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Cara Daftar Diklat Keuangan Daerah

Jadwal Bulan Desember 2019

info lebih lanjut hub HP/WA: 081298200707