Pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah berperan  bagi  kepastian adanya sumber-sumber pembiayaan belanja baik bagi kepentingan program pembangunan ataupun bagi kepentingan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbasis kinerja dan memberikan peluang adanya surplus/defisit anggaran  maka komponen pendapatan daerah mempunyai  fungsi sentral sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan total belanja.

Garis besar arah pengelolaan pendapatan daerah dititik beratkan  pada Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian pembiayaan pembangunan. Prosentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total Pendapatan Daerah ataupun terhadap total belanja dari tahun ke tahun mempunyai kecenderungan naik dalam komposisinya maupun pertumbuhannya. Arah Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada usaha untuk  mengakumulasi segenap potensi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya  tanpa menambah beban pada masyarakat bagi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran.

Materi Bahasan :

• • Perencanaan dan Penganggaran Daerah Dalam Perspektif Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
  • Kebijakan Penganggaran di Daerah terkait dengan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
  • Pengelolaan Keuangan Daerah dan Teknis Perumusan Kerangka Pendanaan Renstra SKPD.
  • Proses Perencanaan dan Penganggaran  Daerah.