Membedah Persoalan Kepastian Hukum Pertanahan Dalam Konteks Hak Milik, Hak Pakai, HGU, HGB dan HPL
A. Latar Belakang.
Dalam beberapa kasus konflik Agraria atau sengketa pertanahan, baik dalam kasus penggelapan asset tanah maupun dalam kasus penyerobotan atau penjarahan asset tanah di berbagai tempat seringkasi terindikasi melibatkan sindikat mafia tanah. Masih banyaknya asset tanah BUMN/BUMD/Pemda/Korporasi yang belum dilegalisasi dan disertifikasi sangat rentan dari aksi-aksi penggelapan, penyimpangan dan penyerobotan/penjarahan yang didalangi sindikat mafia tanah
B. Maksud Dan Tujuan.
Meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam pengelolaan Aset dan pertanggung-jawaban Aset Pemerintah Daerah/Perusahaan.
Tujuan adalah:
1. Mehami Kasus Penggelapan dan Penyerobotan/Penjarahan Tanah serta Upaya Hukum Penanganannya.
2. Memahaami Prosedur dan Strategi Penyelesaian Kasus Sengkera Asset Tanah dalam konteks Hukum Tanah Nasional.
3. Memahami Modus-Modus Penggelapan Asset Tanah serta Penyerobotan dan Penjarahan Asset Tanah.
4. Mengenali Tipologi Sindikat Mafia Tanah Sebagai Aktor Intelektual Dalam Kasus Sengketa Tanah Dan Modus Operandinya
5. Memahami Peran Eksternal Lawyer/Law Firm Dalam Mendukung Kinerja Legal Officer Dalam Menyelamatkan dan Memulihkan Asset Tanah Pemda/Perusahaan dari Pengguasaan illegal oleh Pihak-Pihak yang tidak kompeten.
C. Kualifikasi Peserta.
Peserta hendaknya dari setiap satuan kerja sebagai berikut:
1. Bagian Hukum Sekretriat Daerah/ OPD
2. BLUD/BUMD/Badan/Dinas Pengelolaan Aset Daerah
3. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan dari setiap OPD
4. Pimpinan Perusahaan/ Legal Officer
D. Biaya Bimtek.
Pelatihan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta/ OPD sebagai berikut:
• Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta sudah termasuk Penginapan.
Belum Ada Komentar