Dalam suatu lembaga atau instansi baik yang besar maupun yang kecil diperlukan adanya sistem manajemen, supaya tujuan dari masing - masing lembaga atau instansi tersebut dapat tercapai dengan baik. Untuk itu peranan manajemen sangat penting khususnya manajemen kepegawaian, yang memegang peranan dalam menentukan, mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kepegawaian.  Manajemen adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisasikan sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Manajemen kepegawaian di Indonesia proses kegiatannya tidak jauh berbeda dengan proses manajemen kepegawaian pada umumnya, yakni dimulai dari proses kegiatan rekrutmen pegawai, pengembangan, promosi, renumerasi, disiplin, dan pensiun. Menindaklanjuti Undang-undang  Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

liat materi lainnya tentang bimtek kepegawaian

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami bekerja sama dengan para narasumber kompeten dibidangnya, mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota/Pimpinan dan Anggota DPRD beserta para Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para bagian/staf terkait untuk hadir pada Bimtek : Manajemen Kepegawaian Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017.

Materi Bahasan Bimtek Kepegawaian :

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
• Manajemen PNS Dalam Perspektif Undang – undang ASN dan  PP No. 11 Tahun 2017
• Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pepres No. 12 Tahun 2017 Tentang
• Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian